PERMEN NOMOR 20 TAHUN 2012 REV PERMEN 12

Posted: 5 Desember 2012 in Artikel, Jamsostek

DOWNLOAD PERMEN 20 TAHUN 2012

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2012  

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR PER-12/MEN/VI/2007

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang          : 

a. bahwa    dalam    rangka    pelaksanaan    Peraturan Pemerintah    Nomor        14    Tahun        1993    tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang    Perubahan    Kedelapan    Atas    Peraturan Pemerintah    Nomor        14    Tahun        1993    tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  perlu   dilakukan   penyesuaian,   peningkatan   dan  perluasan  manfaat  program  jaminan  sosial  tenaga kerja;

b. bahwa   untuk   melaksanakan   Putusan   Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011, tenaga kerja dapat mendaftarkan dirinya secara langsung  kepada  Badan Penyelenggara  apabila  perusahaan  nyata-nyata  lalai tidak  mendaftarkan  tenaga  kerja  yang  bersangkutan sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja;

c. bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  PER-12/MEN/VI/2007  tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Peraturan Menteri;

Mengingat            :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial   Tenaga   Kerja      (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun         1993 Nomor    20,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor    3520)  sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 14  Tahun 1993 tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan   Sosial Tenaga  Kerja  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang  Penetapan  Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan Sosial   Tenaga   Kerja (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);

4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor        84/P Tahun 2009;

5. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik   Indonesia   Nomor   PER-12/MEN/VI/2007 tentang  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Kepesertaan,  Pembayaran   Iuran,   Pembayaran   Santunan   dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan         :    PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  MENTERI  TENAGA  KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER-12/MEN/VI/2007 TENTANG PETUNJUK     TEKNIS     PENDAFTARAN     KEPESERTAAN, PEMBAYARAN   IURAN,   PEMBAYARAN   SANTUNAN   DAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal I : Peraturan       Menteri       Tenaga       Kerja       dan       Transmigrasi        Nomor PER-12/MEN/VI/2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Kepesertaan, Pembayaran  Iuran,  Pembayaran  Santunan  dan  Pelayanan  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, dan Pasal 1D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)  Pengusaha  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan  tenaga  kerjanya  dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

(2)  Dalam  hal  pengusaha  telah  nyata-nyata  lalai  tidak  mendaftarkan tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tenaga kerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 1B

(1) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 1A ayat (2) adalah  tenaga kerja yang bekerja pada  perusahaan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan  Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Pendaftaran  tenaga  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat              (1) dilakukan setelah tenaga kerja yang bersangkutan melaporkan secara tertulis   kepada   instansi   yang   bertanggung   jawab   di   bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat dengan tembusan kepada Badan Penyelenggara setempat,  bahwa dirinya belum diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 1C

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B ayat (1), tenaga kerja harus mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara dengan melampirkan:

a. bukti diri sebagai tenaga kerja/karyawan aktif pada perusahaan;

b. perjanjian kerja atau Surat Keputusan pengangkatan;

c.  kartu tanda penduduk; dan

d. kartu keluarga.

(2)  Badan   Penyelenggara   setelah   menerima   formulir   sebagaimana dimaksud  pada  ayat      (1)  paling  lama     7   (tujuh)  hari  kerja  harus melakukan  verifikasi  data  kepada  perusahaan  tempat  tenaga  kerja bekerja.

Pasal 1D

Tenaga kerja yang telah menyampaikan formulir pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B dan  Pasal 1C,  Badan  Penyelenggara  menerbitkan  bukti  kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja setelah pengusaha membayar iuran secara lunas bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

2.  Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pemeriksaan     kehamilan     dan     pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi:

a. pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum atau bidan;

b. pertolongan persalinan oleh dokter umum atau bidan atau dukun beranak yang diakui;

c.  perawatanibu dan bayi;

d. pemberian obat-obatan sesuai dengan standar obat program JPK Jamsostek yang berpedoman pada   Daftar Obat Esensial Nasional Plus (DOEN Plus);

e.  menginap dan makan; dan

f.  rujukan ke rumah sakit atau rumah sakit bersalin.

(2) Pelayanan  persalinan (partus) sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  diberikan kepada tenaga kerja atau istri tenaga kerja yang melahirkan setelah hamil sekurang-kurangnya 26 (dua puluh enam) minggu.

(3) Pertolongan  persalinan  bagi  tenaga  kerja  atau  istri  tenaga  kerja dilakukan pada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah bersalin dengan ketentuan sebagai berikut:

a. persalinan kesatu, kedua dan ketiga;

b. tenaga kerja pada permulaan kepesertaan sudah mempunyai tiga anak atau lebih, tidak berhak mendapat pertolongan persalinan;dan

c.  untuk  persalinan  dengan  penyulit  yang  memerlukan  tindakan spesialistik maka berlaku ketentuan rawat inap di rumah sakit.

(4) Biaya   persalinan   normal   ditetapkan   paling   banyak   sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3.  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Pelayanan   khusus   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)  huruf f, meliputi:

a. kacamata;

b. prothese mata;

c.  prothese gigi;

d. alat bantu dengar; dan

e.  prothese anggota gerak.

(2) Pelayanan khusus dilakukan di optik, balai pengobatan, rumah sakit dan   perusahaan   alat   kesehatan   yang   ditunjuk   oleh   Badan Penyelenggara.

(3) Penggantian  biaya  pelayanan  khusus  diberikan  kepada  tenaga  kerja  sesuai  standar  yang  ditetapkan  dan  atas  indikasi  medis  dengan pengaturan sebagai berikut:

a. tenaga kerja yang mendapat resep kacamata dari dokter  spesialis mata dapat memperoleh kacamata di optik dengan ketentuan:

a.1  biaya untuk frame dan lensa sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

a.2  penggantian lensa 2 (dua) tahun sekali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan

a.3  penggantian frame 3 (tiga) tahun sekali sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. tenaga kerja yang memerlukan prothese mata dapat diberikan atas anjuran  dokter  spesialis  mata  dan  diambil  di  rumah  sakit  atau perusahaan  alat-alat  kesehatan,  dengan  biaya  penggantian  paling  banyak sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

c.  tenaga  kerja  yang  memerlukan     prothese  gigi  dapat  diberikan pelayanan di balai pengobatan gigi, klinik gigi atau praktek dokter gigi dengan paling banyak biaya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)  dan  prothese  gigi  yang  diberikan  adalah  jenis  lepasan  (removable) dengan bahan acrylic dengan ketentuan per rahang:

c.1  gigi pertama sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

c.2  gigi kedua dan seterusnya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu  rupiah);

(4) Tenaga kerja yang memerlukan prothese kaki dan prothese tangan dapat diberikan  atas  anjuran  dokter  spesialis  di  rumah  sakit,  dengan ketentuan:

a. prothese tangan dengan  penggantian  biaya  paling banyak  sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

b. prothese  kaki  dengan  penggantian  biaya  paling  banyak  sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

c.  tenaga kerja yang memerlukan alat bantu dengar  diberikan biaya paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(5) Kerusakan   atau   kehilangan   prothese   dan   orthese   sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  tidak  mendapat  penggantian  dari  Badan Penyelenggara.

4.  Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Dalam hal diperlukan rawat inap:

a. tertanggung yang akan rawat inap harus membawa surat rujukan dari  pelaksana  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  atau  surat  rawat  dari  dokter  poli  rumah  sakit  dan  kartu  pemeliharaan kesehatan;

b. bagi tertanggung yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung ke rumah sakit; dan

c.  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  sejak  mulai  dirawat  tenaga  kerja  atau keluarganya   harus   mengurus   surat   jaminan   dari   Badan Penyelenggara.

(2) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perawatan di ICU/ICCU dan ruang rawat inap sesuai dengan kebutuhan berdasarkan indikasi medis yang dibuktikan dari rekam medis.

(3) Standar  ruang  rawat  inap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) ditetapkan kelas dua pada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit lainnya dengan tarif yang setara dengan rumah sakit pemerintah.

5.  Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal   yakni Pasal 34A,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pelayanan  kesehatan  untuk  penyakit  kronis  dan  kritis         (critical  illness) diberikan atas anjuran dokter spesialis di unit pelayanan khusus atau di rumah sakit dengan pengaturan sebagai berikut:

a. tindakan hemodialisa ditanggung paling banyak sebesar Rp.700.000,00 tujuh ratus ribu rupiah) per kasus kunjungan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu di Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk Badan Penyelenggara;

b. tindakan   operasi   jantung   ditanggung   paling   banyak   sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per kasus per tahun.

c.  pengobatan, perawatan dan/atau tindakan medis atas penyakit kanker ditanggung  paling banyak sebesar  Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per kasus per tahun;

d. biaya  transplantasi  organ  tubuh  ginjal,  hati  atau  sumsum  tulang belakang  ditanggung  paling  banyak  sebesar  Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupah) per kasus per tahun; dan

e.  pengobatan,   perawatan  dan/atau  tindakan  medis   atas  penyakit HIV/AIDS  ditanggung  paling  banyak  sebesar  Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kasus per tahun.

6.  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Dalam  pelaksanaan  penilaian  kerja  sejawat  dilakukan  bersama-sama antara Badan Penyelenggara dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dengan dokter ahli atau direktur medik di rumah sakit, terutama bila terjadi keluhan pasien atas tindakan dokter kepada pasien.

7.  Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal  41

Hal-hal  yang  tidak  ditanggung  dalam  program  jaminan  pemeliharaan kesehatan oleh Badan Penyelenggara:

a. pelayanan:

a.1   pelayanan kesehatan diluar pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk;

a.2   penyakit atau cidera yang diakibatkan karena hubungan kerja dan karena kesengajaan;

a.3   penyakit yang  diakibatkan  oleh  alkohol,  narkotik  dan  penyakit
kelamin;

a.4   perawatan kosmetik untuk kecantikan;

a.5   pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan;

a.6   pemeriksaan kesehatan umum/berkala.

b. obat-obatan:

b.1   obat-obatan kosmetik untuk kecantikan;

b.2   semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit;

b.3   obat-obatan berupa makanan antara lain susu untuk bayi;

b.4   obat-obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;

b.5   obat-obatan untuk kesuburan termasuk bayi tabung.

c.  alat-alat perawatan   kesehatan   antara lain termometer dan eskap;

d. biaya  pengangkutan  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan
pengurusan administrasi.

8.  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pengusaha yang telah mengusahakan sendiri pelayanan kesehatan bagi
tenaga   kerjanya,   diwajibkan   melaporkan   kepada   instansi   yang
bertanggung  jawab   di  bidang  ketenagakerjaan   setempat   dengan
tembusan kepada Badan Penyelenggara setempat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan
yang memuat:

a. pelayanan yang diberikan;

b. tertanggung yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan;

c.  jenis dan jumlah pelaksana pelayanan kesehatan; dan

d. jumlah  tenaga  kerja  dan  keluarganya  yang  mendapat  pelayanan
pemeliharaan kesehatan.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43

Peningkatan   manfaat   jaminan   dan   perluasan   cakupan   layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34A dan Pasal 41, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2012

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2012

MENTERI

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1139

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s